Oleh : Putri Dewi Nathania )*
Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yakni Pemilihan Umum atau Pemilu pada 2024 mendatang. Rangkaian proses pemilu tengah berjalan sehingga diharapkan agar seluruh elemen masyarakat dapat mencegah perpecahan dan gotong royong mewujudkan pemilu yang aman dan damai serta bermartabat.
Keprihatinan akan potensi polarisasi dan keterbelahan rakyat dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 19-21 Juni 2023 mencatat bahwa sekitar 56 persen responden merasa khawatir terjadinya polarisasi dan keterbelahan. Jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga mencerminkan kekhawatiran sekitar 70 persen responden terhadap potensi kembalinya polarisasi "cebong" dan "kampret" seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.
Bamsoet menekankan perlunya langkah konkret untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut agar tidak menjadi kenyataan. Dalam Silaturahmi Nasional Anak Bangsa Tahun 2023, ia menyoroti pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga kondusifitas nasional. Dengan Pemilu 2024 yang tinggal 83 hari lagi, ia mendorong partisipasi aktif semua pihak untuk menjaga integritas dan damainya penyelenggaraan Pemilu.
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Bamsoet adalah netralitas TNI-Polri dan ASN. Netralitas ini dianggapnya sebagai landasan utama untuk menjaga integritas Pemilu. Dalam konteks ini, peran TNI-Polri dan ASN diharapkan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, sehingga Pemilu dapat berlangsung secara adil dan transparan. Bamsoet juga menyoroti tingkat pelanggaran Pemilu yang perlu diminimalisir. Sebagai mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ia menekankan bahwa pada Pemilu 2014 dan 2019, terjadi peningkatan jumlah pelanggaran.
Pada Pemilu 2014, jumlah pelanggaran mencapai 10.754 kasus, meningkat menjadi 15.052 kasus pada Pemilu 2019, sebagian besar di antaranya adalah masalah administratif. Pelanggaran kasus pidana Pemilu juga meningkat menjadi 348 kasus pada Pemilu 2019, menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas Pemilu. Kenaikan jumlah pelanggaran dalam konteks Pemilu bisa diartikan dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, mungkin karena pengawasan dari BAWASLU semakin ketat, sehingga lebih banyak kasus pelanggaran yang terungkap. Kedua, kemungkinan masih ada pandangan bahwa pelanggaran Pemilu dianggap sebagai hal yang biasa, dan sanksi yang diberikan belum mampu menciptakan efek jera yang memadai.
Harapan ke depannya adalah agar dalam Pemilu 2024, baik pelanggaran administratif maupun pidana dapat diminimalisir untuk menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis tersebut.
Dalam perspektif penyelenggaraan Pemilu, Bamsoet menyoroti pentingnya aspek informasi. Setiap warga negara, menurutnya, berhak mendapatkan akses informasi yang luas dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu. Pemilu sebagai implementasi demokrasi, juga harus diselenggarakan tanpa menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Merujuk pada laporan The Economist Intelligent Unit yang mengindikasikan stagnasi indeks demokrasi Indonesia pada skor 6,71, Bamsoet menyoroti pentingnya meningkatkan literasi politik dan rasionalitas pemilih. Dengan 204.807.222 pemilih yang terdaftar, di mana 56 persen di antaranya adalah generasi muda, Pemilu 2024 akan sangat dipengaruhi oleh rasionalitas dan kematangan politik para pemilih muda. Oleh karena itu, perlu ada upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan generasi muda dan pemilih pemula.
Pentingnya keterlibatan masyarakat tidak hanya ditekankan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan nasional, namun juga melibatkan unsur Bhabinkamtibmas di berbagai daerah. Sebagai contoh, Polres Pulau Buru Polda Maluku telah melakukan sambang ke warga binaan untuk memberikan himbauan terkait menjelang Pemilu 2024.
Melalui kegiatan sambang ini, Bhabinkamtibmas berupaya menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks. Pada kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas juga menekankan agar masyarakat mendukung kinerja polri dalam menjaga Kamtibmas menjelang pemilu 2024 dan menolak segala berita hoaks serta ujaran kebencian berbau SARA yang dapat memecah belah persaudaraan.
Dalam mendukung upaya keamanan menjelang Pemilu, Kapolres Pulau Buru, AKBP Nur Rahman, menyampaikan pesan agar warga tetap menjaga kerukunan dan kesatuan antarwarga. Dengan perbedaan pandangan dan pilihan politik yang mungkin muncul di antara warga, penting untuk tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai sumber perpecahan.
Dalam konteks gotong royong menghadapi Pemilu 2024, kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci. Gotong royong ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu yang adil dan damai. Kesuksesan Pemilu 2024 tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan yang baik, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kedamaian dan integritas Pemilu.
Mengingat pentingnya gotong royong dalam mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu bersatu padu. Peran aktif setiap warga, dari pemimpin negara hingga masyarakat biasa, memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lingkungan Pemilu yang kondusif dan adil. Gotong royong bukan hanya menjadi tema retorika, tetapi sebuah tindakan nyata yang harus terus dihidupkan dan dilestarikan.
Mari bersama-sama membangun pemahaman politik yang rasional, meningkatkan literasi politik, dan mengutamakan persatuan. Dengan semangat gotong royong, kita dapat mewujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat, memberikan peluang bagi perubahan positif, dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Gotong royong bukan hanya slogan, tetapi landasan nyata bagi kemajuan dan kedamaian bangsa.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Perkasa
Minggu, 10 Desember 2023
Silakan tulis komentar Anda
