Informasi Aceh

Lagi trending

booming

Ad Placement

opini

Lagi trending

Minggu, 23 Juni 2024

Program AMANAH Tingkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan UMKM

Oleh : Teuku Reza )*

Program unggulan dalam Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) membantu peningkatan kompetensi dan juga kesejahteraan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sejauh ini, memang nasib dari para pelaku UMKM seringkali menjadi terpinggirkan, utamanya mereka yang berada di wilayah pelosok. Padahal sebenarnya justru yang menjadi penopang utama bagi fondasi kuatnya perekonomian Indonesia adalah mereka.

Seringkali para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah kurang dalam kompetensi sumber daya manusia (SDM). Padahal, jika kapabilitas mereka atau skillnya bisa mengalami peningkatan, maka bukan tidak mungkin kesejahteraan diri, daerah bahkan hingga nasional akan ikut mengalami dampak positif.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Intelijen Negara (BIN) kemudian menginisiasi adanya AMANAH, yang di dalamnya memiliki banyak jenis program unggulan demi membantu para pelaku UMKM mengalami peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.

Salah satu skill atau kompetensi yang wajib para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah miliki, utamanya di jaman sekarang ini, yang mana seluruh sektor sudah masuk ke dalam dunia serba digital, adalah bagaimana caranya mendongkrak penjualan produk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi.

Sudah barang tentu ketika seluruh dunia terus mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih maju dan modern, maka tentunya para pebisnis juga harus bisa terus relevan dengan perkembangan tersebut.

AMANAH mengajarkan kepada para pemuda itu mengenai ilmu digital marketing dan entrepreneurship dalam pelatihan Nilam di Atsiri Research Center (ARC) Universitas Syiah Kuala (USK).

Tidak tanggung-tanggung dalam pelatihan tersebut mencakup berbagai macam jenis materi, termasuk kelas digital marketing yang mendatangkan narasumber berkompeten di bidangnya. Salah satu narasumber yakni dosen ekonomi di USK, Iskandarsyah Madjid menilai bahwa AMANAH mampu memberikan wawasan yang sangat mendalam mengenai bagaimana baiknya menjalankan strategi pemasaran secara digital dan juga seperti apa pentingnya kemampuan untuk menjual di era saat ini.

Tentunya kemampuan untuk berjualan, terlebih dalam era dunia yang serba digital seperti sekarang ini menjadi sangat penting karena sebagus apapun produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM tersebut, namun jika mereka tidak berkompeten dalam menjualkannya, maka sama saja produknya tidak akan pernah dilirik oleh pembeli.

Karena saat ini teknologi sudah semakin maju dan berkembang, maka sudah barang tentu hal tersebut menuntut para pelaku UMKM untuk mengikuti perkembangan jaman dengan memahami betapa pentingnya teknik pemasaran melalui dunia digital.

Terlebih, jika teknik pemasaran sudah menggunakan atau memanfaatkan peranan teknologi digital, maka bukan tidak mungkin target pasar akan menjadi semakin luas sehingga produk lokal yang mereka jual akan semakin terkenal.

Sementara itu, narasumber lain dari pelatihan yang AMANAH gelar dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM, sehingga mereka bisa semakin sejahtera, yakni CEO PT. Biona Ceudah Rupa, Adinda Gusti Vonna yang memberikan materi mengenai bagaimana strategi penetapan harga hingga pengendalian kualitas produk serta seperti apa pentingnya memahami segmentasi pasar untuk kesuksesan berjalannya bisnis.

Kompetensi menentukan target pasar dengan penetapan harga yang tepat memang sangat penting sehingga menjadikan UMKM lebih jelas karena sudah mengetahui ke arah mana pangsa pasar mereka dan menjadikan tidak salah langkah dalam melakukan suatu strategi bisnis.

Program Amanah juga secara rutin melakukan survei ataupun pemetaan terhadap potensi kerjasama. Hal tersebut telah dilakukan Mariana sebagai pemilik UMKM Putroena Souvenir. Dalam kegiatannya UMKM tersebut berkolaborasi dengan 65 orang warga  binaan dengan memberikan alat untuk merancang tas border. Selanjutnya hasil border tersebut diolah untuk menjadi tas sebagai produk yang akan dipasarkan.  

AMANAH tidak henti-hentinya terus memberikan berbagai macan pelatihan yang sangat bermanfaat demi memfasilitasi seluruh anak muda Negeri Rencong untuk terus mengembangkan teknologi dan kreativitas mereka.

Dennis Adhiswara yang merupakan salah satu aktor Tanah Air menyampaikan betapa besar keyakinannya pada segala program AMANAH yang terus memberikan dukungan pada startup lokal dan juga generasi muda setempat untuk berkreasi.

Hal tersebut jelas menjadi suatu langkah yang sangatlah strategis untuk semakin memajukan ekosistem teknologi dan juga sektor perekonomian di Aceh. Dengan adanya perhatian sangat besar terhadap sumber daya manusia (SDM) Serambi Mekkah, maka akan semakin banyak lagi berbagai inovasi bahkan dengan taraf dunia muncul dari wilayah tersebut.

AMANAH terus mewadahi pemuda setempat untuk berinovasi, berkolaborasi dan membangun jaringan. Lantaran dalam dunia bisnis ternyata jika ada suatu problem, maka cara paling tepat dalam penanganannya adalah dengan bergandengan tangan.

Seluruh pelatihan dari AMANAH binaan BIN mendatangkan kontribusi yang sangat besar dalam membekali para pelaku UMKM dengan ilmu dan keterampilan atau kompetensi yang sangat esensial untuk mengantarkan mereka kepada kesuksesan dan kesejahteraan.

Dengan pengaplikasian yang tepat akan seluruh pelatihan dari AMANAH, maka bukan tidak mungkin akan menjadikan pengembangan usaha milik pelaku UMKM menjadi jauh lebih maju lagi ke depannya.

)* Penulis adalah mahasiswa STKIP An-Nur Nanggroe Aceh.

OPM Penjahat Kemanusiaan dan Pantas Diberantas

Oleh: Angelica Kaloke)*

Tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan aksi teror dengan menyerang hingga membunuh masyarakat sipil merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan dan harus diberantas. Aksi kekerasan yang dilakukan OPM tidak hanya menyengsarakan masyarakat Papua, tetapi juga membuat situasi Papua semakin terpuruk dan tidak kondusif karena dampak yang ditimbulkan sangat mengganggu keamanan sehingga pembangunan menjadi terhambat.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan menegaskan bahwa OPM merupakan penjahat kemanusiaan. OPM telah menembak masyarakat sipil Orang Asli Papua (OAP), saudara SL hingga meninggal dunia. SL merupakan warga Borme, Kab. Pegunungan Bintang yang ditembak pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – OPM (TPNPB – OPM).

Selain itu, OPM juga telah melakukan teror kepada masyarakat bahkan melancarkan aksi kejamnya dengan menembak masyarakat sipil yang berprofesi sebagai supir angkutan umum di Kampung Kopo, Kab. Paniai baru-baru ini. Tidak hanya membunuh, OPM membakar tubuh korban tersebut bersama dengan kendaraannya. Aksi tersebut dilakukan OPM lantaran korban dicurigai sebagai intel yang sedang menyamar sebagai supir angkutan umum.

Kapendam Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan bahwa OPM adalah penjahat yang sesungguhnya karena telah mengorbankan banyak nyawa manusia hanya untuk kepentingan dan ambisi kelompoknya. Pihaknya menambahkan bahwa seharusnya saat ini fokus pada membangun kesejahteraan, mengharumkan nama Papua, bukan menyengsarakan hingga menjerumuskan Papua ke dalam ketertinggalan.

Menurut Kapendam Cenderawasih, selain tega menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah, OPM juga telah menyesatkan masyarakat dengan menyebar fitnah dan hoaks bahwa korban yang diserang oleh kelompok mereka merupakan prajurit TNI AD, padahal korban adalah masyarakat sipil yang sama-sama orang asli Papua.

Pihaknya berharap masyarakat Papua mendukung upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan aparat keamanan. Letkol Inf Candra Kurniawan menyayangkan tindakan OPM yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah. TNI-Polri akan terus menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum guna memenuhi harapan masyarakat agar situasi tetap aman dan kondusif. Pihaknya juga memastikan bahwa aparat TNI-Polri tetap melakukan pengejaran terhadap OPM.

Kelompok OPM yang melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran terhadap masyarakat sipil telah melarikan diri dari Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida yang lokasinya bersebelahan dan masih dalam satu wilayah Kab. Paniai. Aparat keamanan terus mengejar OPM yang melarikan diri ke Distrik sebelah hingga pada akhirnya berhasil merebut wilayah Distrik Bibida yang selama ini dikuasai oleh OPM.

Keberhasilan aparat keamanan dalam merebut wilayah Distrik Bibida, Kab. Paniai, Prov. Papua Tengah patut diapresiasi. Saat operasi perebutan wilayah Bibida tersebut, OPM secara keji telah menggunakan masyarakat setempat sebagai tameng hidup untuk melindungi para personel OPM. Namun demikian, para aparat keamanan gabungan yang bertugas di lapangan tidak terkecoh sedikitpun oleh taktik licik tersebut.

Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa para aparat keamanan tetap bertindak profesional dan menjunjung tinggi kemanusiaan dengan mengarahkan senjatanya ke arah OPM serta hanya menembak di ujung laras guna menghindari salah tembak ke arah masyarakat. Dengan tindakan yang profesional tersebut, para aparat TNI-Polri telah berhasil merebut wilayah Distrik Bibida tanpa adanya korban jiwa baik dari pihak aparat maupun dari sisi masyarakat.

Pihaknya pun mengatakan bahwa tindakan para aparat keamanan yang merebut wilayah Distrik Bibida merupakan upaya Pemerintah melalui TNI-Polri untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif di wilayah Papua, serta menghindari jatuhnya korban yang tidak bersalah dari pihak masyarakat saat Operasi Penindakan dilakukan.

Keberadaan OPM selama ini telah menjadi sumber konflik dan penghambat kemajuan Papua. Padahal pemerintah selama ini telah menggencarkan banyak pembangunan di Papua, salah satunya Jembatan Youtefa. Jembatan ini menghubungkan Kota Jayapura dengan kawasan Koya, yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan ekonomi baru. Sementara itu, pemerintah juga membangun Jalan Trans Papua untuk membuka isolasi daerah-daerah terpencil di Papua, sehingga memudahkan distribusi barang dan jasa, serta akses pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Selain pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan dan jalan, pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Papua. Berbagai program pendidikan dan pelatihan kerja telah diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas penduduk lokal. Misalnya, program beasiswa khusus bagi putra-putri Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri.

Terkait hal itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIV Dr Suriel Semuel Mofu mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 jumlah mahasiswa Papua penerima beasiswa pendidikan tinggi meningkat menjadi 13.760 orang dibanding 2023 sebanyak 11.500 orang. Sementara itu, alokasi biaya beasiswa pendidikan mahasiswa Papua 2024 dialokasikan lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkisar sebesar Rp280 miliar.

Keberadaan OPM tentu perlu untuk dapat ditumpas hingga ke akarnya karena ideologi dan kekerasan yang dilakukan selama ini tidak mendapat tempat di Indonesia.  Seluruh masyarakat di Papua pun diimbau untuk senantiasa tidak terpengaruh separatisme dan selalu mendukung berbagai upaya penegakan hukum terhadap OPM agar kemajuan Papua dapat segera diraih.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Menghindari Golput Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Oleh : Burhan Sutowo Aji )*

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang menjadi pilar penting dalam bernegara. Namun, tidak jarang masyarakat memilih untuk absen atau golongan putih (Golput). Golput adalah istilah bagi mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu atau Pilkada. Ironisnya, keputusan Golput ini seringkali didorong oleh maraknya informasi bohong alias hoaks yang beredar luas di masyarakat. Fenomena Golput tidak hanya sekadar absensi fisik dalam kotak suara, tetapi juga mencerminkan sikap politik yang kritis atau bahkan sikap skeptis terhadap sistem politik yang ada.

Alasan Golput (tidak memilih) bisa bermacam-macam yakni mulai dari ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia, sampai dengan kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa. Dalam konteks Indonesia, Golput telah menjadi perbincangan hangat setiap kali mendekati pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan dengan gaung untuk menolak Golput kembali menggema.

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, mengatakan sejak era reformasi angka Golput cenderung meningkat. Pemilihan Presiden adalah momen penting dalam suatu negara. Tapi, sayangnya, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian seolah membuntuti keberlangsungan pemilihan umum ini. Oleh karena itu, penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk terdidik dengan informasi politik yang berkualitas guna matang dalam memilih pemimpin negara ini.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho juga mengatakan bahwa dari data yang dikumpulkan Mafindo, penyebaran terus meningkat selama 2018-2023. Penyebaran berita hoaks erat kaitannya dengan isu politik. Maka itu, persentase berita hoaks terkait politik meningkat saat memasuki tahun politik, seperti Pilkada.

Meskipun terkesan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap sistem politik, Golput bukanlah solusi karena setiap suara memiliki nilai dan dapat menentukan hasil Pilkada yang berdampak pada kehidupan dan generasi mendatang, Dengan tidak mengikuti Pilkada, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara ini. Golput menunjukkan ketidakpedulian terhadap masa depan bangsa, dengan memilih, Anda menunjukkan kepedulian dan menegaskan peran Anda sebagai warga negara yang aktif.

Peneliti Politik Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Nicky Fahrizal, mengatakan pemilih Golput di Indonesia cenderung orang yang sangat teredukasi secara politik. Golput, meskipun terkadang dipandang sebagai bentuk protes, sebenarnya memiliki dampak yang mungkin tidak diinginkan terhadap proses demokrasi kita diantaranya mengabaikan potensi perubahan. Setiap suara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasilnya. Jika Golput, kita melewatkan kesempatan untuk memilih calon yang paling mendukung nilai-nilai dan aspirasi kita. Kemudian meningkatkan peluang ketidakadilan, Dalam pemilihan yang sangat ketat, Golput bisa menjadi faktor penentu. Jika mayoritas memilih untuk tidak memilih, minoritas yang aktif dalam proses pemilihan bisa mengambil keuntungan dari situasi ini.

Adanya partisipasi aktif masyarakat terhadap Pilkada sangat penting bagi perubahan. Memilih adalah hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. Ini adalah cara kita untuk memengaruhi arah kebijakan negara. Demokrasi hanya bisa berfungsi baik jika semua orang terlibat. Partisipasi aktif adalah kunci untuk menjaga sistem politik kita tetap hidup dan responsif. Dengan memilih, kita menyuarakan aspirasi kita untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah kesempatan untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai kita dan berkomitmen pada perubahan positif.

Langkah-langkah positif yang dapat masyarakat maupun pemerintah lakukan demi mencegah terjadinya budaya Golput adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Pilkada dan dampak Golput melalui kampanye pendidikan dan diskusi publik. Memastikan bahwa proses Pilkada berjalan transparan dan adil, sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi, dan menyediakan informasi yang jelas serta akurat tentang calon dan platform mereka, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang informasional.

Golput dan hoaks adalah dua hal yang saling berkaitan dan menjadi musuh bersama dalam demokrasi. Dengan terus mendorong literasi digital, menegakkan hukum, serta menggiatkan kampanye anti-Golput, kita bersama dapat mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan demokratis. Dengan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk Pilkada yang adil dan representatif, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang kita junjung.

Seiring dengan perkembangan politik dan sosial, mungkin saja pandangan tentang Golput akan terus berubah. Namun yang pasti, keberadaannya tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dipahami dan diperhatikan secara seksama. Golput bukan hanya tentang absensi dalam kotak suara, tetapi juga tentang refleksi dari keterlibatan politik yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Pilkada adalah momen untuk memilih pemimpin yang akan membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Partisipasi aktif dalam Pilkada adalah cara terbaik untuk menjaga demokrasi kita bergerak maju. Dengan menggunakan hak pilih kita, kita memastikan bahwa suara kita didengar dan perubahan positif dapat terjadi. Jadi, mari kita jadikan Pilkada ini sebagai momen untuk menunjukkan dukungan kita terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan suara Anda hilang dalam keheningan Golput.

)* Penulis adalah Pengamat Politik Dalam Negeri

Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pilkada 2024

Oleh: Andika Pratama

Memasuki tahun 2024, Indonesia kembali dihadapkan pada pesta demokrasi lokal yang dinanti-nantikan, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbagai daerah di Tanah Air tengah mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin baru yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Dalam situasi ini, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Dari Bekasi hingga Nusa Tenggara Barat (NTB), para pemimpin daerah mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan menghadapi Pilkada dengan penuh kebijaksanaan dan kedamaian.

Di Bekasi, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, menyampaikan pesan penting kepada warganya saat perayaan Idul Adha. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meski ada perbedaan pilihan politik. Menurutnya masyarakat boleh berbeda dalam pilihan. Asalkan semua disikapi dengan hati yang sejuk dan pikiran tenang.

Raden Gani Muhammad juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan mampu menyampaikan perintah dan larangan. Pesan ini menjadi penting karena dalam suasana Pilkada, kerap kali emosi dan ketegangan meningkat di antara masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman, diharapkan masyarakat dapat tetap bersikap bijaksana dan tidak terpecah belah.

Sementara itu, di NTB, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan menjelang Pilkada. Dalam khutbahnya saat perayaan Iduladha di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Kota Mataram, ia mengajak masyarakat untuk memperdalam keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta memperkuat solidaritas sosial.

Pj Gubernur NTB juga mengimbau masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira dan persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada seharusnya menjadi momen kebahagiaan dan bukan pemicu perpecahan. Selain itu, dalam khotbahnya, Gita Ariadi juga mengajak umat Muslim untuk mendoakan keselamatan dan kesuksesan bagi jamaah haji yang sedang menunaikan ibadah di tanah suci. Ini merupakan upaya untuk mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa persatuan di tengah masyarakat multikultural NTB.

Pesan-pesan dari kedua pemimpin daerah tersebut sangat relevan dan penting dalam konteks Pilkada. Pemilihan kepala daerah sering kali menjadi ajang persaingan yang ketat dan tidak jarang menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Dalam suasana seperti ini, persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kedamaian.

Masyarakat harus menyadari bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dan bagian dari demokrasi. Hal yang terpenting adalah bagaimana setiap individu dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan bijaksana dan tetap menjaga persaudaraan. Sikap saling menghormati dan mengedepankan dialog yang konstruktif harus terus ditumbuhkan.

Selain itu, Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Sebagai panutan, pemimpin harus mampu menunjukkan sikap yang bijak dan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan. Pemilihan kepala daerah yang baik adalah pemilihan yang menghasilkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap masyarakat.

Dalam hal ini, pemimpin harus mampu mengedepankan dialog dan menjembatani perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Sikap inklusif dan terbuka terhadap berbagai pandangan akan membantu meredam potensi konflik dan menjaga stabilitas sosial. Pemimpin juga harus aktif dalam memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihannya dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif.

Idul Adha, sebagai salah satu hari besar umat Islam, juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam perayaan Iduladha sejalan dengan upaya menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Dengan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan memperkuat ukhuwah islamiyah, diharapkan masyarakat dapat menghadapi Pilkada dengan lebih tenang dan damai.

Menjelang Pilkada 2024, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat menjadi tugas bersama yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan bisa disikapi dengan sikap saling menghormati dan kebijaksanaan. Nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial harus terus diperkuat sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Peran pemimpin sangat penting dalam menjaga persatuan, dan pemimpin yang memiliki integritas serta kepedulian terhadap masyarakat harus menjadi pilihan utama. Pendidikan politik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi juga menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan sikap yang bijak dan saling menghormati, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan damai dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan penuh kegembiraan, persaudaraan, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita.

*Kontributor JabbarTrigger.com

Dukung Upaya Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Papua

Oleh : Julvri Liben )*

Dukungan terhadap upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua adalah langkah penting untuk memastikan bahwa wilayah Papua dapat berkembang sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya. Namun, kesejahteraan masyarakat Papua masih menjadi tantangan yang serius. Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, perlu dilakukan percepatan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat Papua secara langsung.

Pemerintah hingga kini terus melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, salah satunya dengan membangun infrastruktur dan ekonomi lokal.  Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas di Papua. Investasi dalam pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sumber energi akan membuka akses ke wilayah yang terisolasi dan meningkatkan konektivitas antar-kota serta desa-desa di Papua.

Penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Pendekatan ini juga dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman budaya di Papua.

Selain itu, pemerintah melakukan peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Pembangunan Percepatan Papua (SIPPP), yang merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua. SIPPP adalah platform digital yang dirancang untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengelola berbagai proyek pembangunan di Papua dengan lebih efisien dan transparan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang di wilayah Papua. Hal ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa yang akan datang. Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Platform yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan ini akan menjadi sarana bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kementerian, lembaga, daerah, dan pelaku pembangunan untuk memantau percepatan pembangunan Papua mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. SIPPP menekankan prinsip sinergi perencanaan dan penganggaran, serta sinergi antarsumber pendanaan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa penetapan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, RIPPP 2022–2041 mengusung visi “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dengan tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan rencana induk, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan, sementara SIPPP merupakan platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP yang akan terhubung dengan sistem informasi lainnya dengan prinsip berbagi pakai data atau interoperabilitas.

Peluncuran RIPPP 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, pemerintah memperkenalkan arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua. Sehingga hal tersebut menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah Papua.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua, M. Ridwan Rumasukun mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Papua yang meluncurkan RIPPP 2022-2041 dan SIPPP. Ridwan juga menyatakan   bahwa peluncuran platform RIPPP dan SIPPP merupakan langkah startegis pemerintah dalam usaha membangun Papua ke depan dan pemerintah Provinsi Papua mendukung sepenuhnya, serta akan mengambil langkah – langkah teknis yang bisa sejalan dengan Sistim Informasi yang sudah dibangun dan digunakan oleh pemerintah Provinsi Papua diharapkan dengan penggunaan sistem secara digital ini akan lebih mudah untuk mengukur progres kemajuan yang sudah dilakukan.

Selain pembangunan secara fisik, pemerintah terus menggencarkan pembangunan SDM Papua untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua. Penguatan kualitas SDM di Papua terus didorong baik melalui program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, keterampilan spesifik juga dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil industri. Sehingga masyarakat Papua usia produktif dapat saling berkontribusi dan memiliki kesempatan yang sama dengan daerah lain dalam hal yang positif. Mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan Papua memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, Papua dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh penduduknya. Melalui pendekatan yang terencana dan komprehensif, percepatan pembangunan Papua diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat setempat dan mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan.

Peluncuran RIPPP 2022-2024 dan SIPPP diharapkan dapat menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan di Papua, memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Bersinergi Mewaspadai Praktik Baru Judi Online

Oleh: Hidayat Z.*

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi telah mengungkap temuan modus baru dalam praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), modus baru ini melibatkan penggunaan deposit melalui pulsa operator seluler, yang membuat proses pelacakan menjadi lebih kompleks dan rumit bagi pihak berwenang.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pelaku judi online kini memanfaatkan kemudahan teknologi seluler untuk melakukan deposit menggunakan pulsa, sehingga proses pelacakan menjadi lebih sulit. Menanggapi temuan ini, Menkominfo berencana untuk meningkatkan kesadaran dan kerja sama dengan semua operator seluler di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa operator seluler memahami ancaman yang ditimbulkan oleh judi online dan mengambil langkah-langkah aktif dalam memberantasnya. Kemenkominfo akan mengirimkan surat resmi kepada operator seluler agar berperan aktif dalam memerangi perjudian online dan tidak memfasilitasi aktivitas tersebut.

Operator seluler diketahui telah menunjukkan kerja sama yang baik dalam penanganan judi online, dengan beberapa operator bahkan telah melaksanakan kampanye melalui SMS Blast untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online terhadap ekonomi keluarga dan lingkungan sosial. Selain melaksanakan SMS Blast, Kemenkominfo juga terus melakukan pemutusan akses ke situs-situs yang bermuatan judi sebagai bagian dari tanggung jawab dalam Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring (Satgas Judi Online). Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah konten judi online yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, juga menyoroti modus baru dalam judi online yang menggunakan deposit pulsa. Menurutnya, modus ini dilakukan agar para pelaku tidak terlacak oleh PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian.

Alfons menjelaskan bahwa para penyelenggara judi online mengubah metode dari menggunakan rekening bank menjadi deposit pulsa untuk memudahkan sasaran terjerat judi online. Sebelumnya, modus judi online telah menggunakan bitcoin atau cryptocurrency untuk mengelabui pelacakan. Namun, penggunaan bitcoin dinilai sangat rumit dan memiliki pasar yang kecil, sehingga para pelaku kini beralih ke deposit pulsa yang dianggap lebih besar dan mudah digunakan.

Menyikapi maraknya judi online yang kian mengkhawatirkan di tengah masyarakat, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Judi online tidak hanya menawarkan kesenangan sesaat, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang yang dapat merugikan individu dan keluarga. Di era digital yang serba canggih ini, akses terhadap situs judi online semakin mudah. Banyak orang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa disadari bahwa itu adalah sebuah jebakan yang bisa menghancurkan kehidupan finansial dan mental korban.

Fenomena judi online telah menyasar berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Banyaknya iklan yang berseliweran di media sosial, situs web, dan platform streaming membuat judi online semakin terlihat menggiurkan. Dengan janji hadiah besar dan proses permainan yang sederhana, banyak yang terjebak dalam siklus adiktif yang sulit untuk dihentikan. Remaja, sebagai kelompok yang rentan, sering kali menjadi korban yang paling mudah terpengaruh. Keterlibatan generasi muda dalam judi online dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan akademis. Ketika seseorang mulai terjebak dalam dunia judi online, sering kali korban fokus dan teralihkan dari hal-hal penting seperti pendidikan dan pekerjaan.

Tidak hanya itu, judi online juga berpotensi menimbulkan masalah ekonomi yang serius. Banyak kasus di mana korban yang kecanduan judi online menghabiskan seluruh tabungan, bahkan rela berhutang demi memuaskan hasrat berjudi. Kondisi ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga yang harus menanggung beban finansial akibat perilaku destruktif tersebut. Dampak finansial yang ditimbulkan oleh judi online bisa sangat parah, bahkan mengarah pada kebangkrutan. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya pinjaman online yang mudah diakses, sehingga memicu masyarakat yang kecanduan untuk terus berjudi meskipun harus berhutang.

Selain dampak finansial, judi online juga memiliki dampak psikologis yang tidak kalah serius. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini bisa memicu perilaku negatif lainnya seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Tidak jarang juga, orang yang kecanduan judi mengalami gangguan tidur dan masalah kesehatan lainnya akibat tekanan mental yang dialaminya.

Pemerintah dan berbagai pihak terkait sebenarnya sudah berupaya untuk menanggulangi masalah judi online ini. Baru-baru ini, Kemenkominfo telah mengambil tindakan tegas dengan memblokir hampir 3 juta konten judi online dan menyiapkan regulasi untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif di era digital. Regulasi ini merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun demikian, generasi muda juga perlu mengambil bagian dalam mencegah dampak-dampak negatif judi online agar tidak semakin parah dan merusak generasi mendatang. Salah satu langkah yang dapat dilakukan generasi muda, termasuk dunia pendidikan, adalah dengan aktif meningkatkan literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat. Penanaman kurikulum digital yang menekankan nilai-nilai positif perlu ditingkatkan untuk menghindari munculnya pelaku kejahatan digital baru.

Kesadaran akan bahaya judi online harus terus ditingkatkan agar masyarakat lebih waspada dan mampu melindungi diri serta orang-orang terdekat dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Melalui upaya bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan fenomena judi online bisa diminimalisasi dan generasi mendatang bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan positif. Edukasi, pencegahan, dan penanganan yang tepat adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Semua pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari jeratan judi online dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus.

*Penulis adalah Peneliti dari Saptalika Institute

Jumat, 21 Juni 2024

Tega Lukai Masyarakat, Tindakan OPM Tidak Manusiawi dan Perlu Ditindak Tegas

Oleh: Loa Murib)*

Insiden kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus mencoreng wajah kemanusiaan di Papua. Kejadian pembunuhan dan pembakaran warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, merupakan bentuk kekerasan yang tidak manusiawi dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sehingga keberadaan OPM perlu ditindak tegas.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menilai tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan pembunuhan dan pembakaran warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, sebagai bentuk kekerasan yang tidak manusiawi serta melanggar nilai-nilai serta prinsip hak asasi manusia. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan tindakan tersebut mendapat kecaman secara nasional dan internasional, dan pihaknya memberikan perhatian khusus pada kasus ini.

Insiden yang terjadi di Kabupaten Paniai ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh OPM. Berbagai laporan menyebutkan bahwa OPM sering melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Kejadian terbaru, OPM membakar kios dan sekolah pada tanggal 21 Mei 2024, serta menembak mati seorang sopir angkot pada tanggal 11 Juni 2024. Tindakan keji ini dilakukan di bawah komando Undius Kogoya, pimpinan TPNPB-OPM wilayah Intan Jaya.

Kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya merusak harta benda tetapi juga menyebabkan hilangnya nyawa dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Tindakan pembunuhan dan pembakaran ini jelas menunjukkan bahwa OPM tidak memedulikan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka dengan tega melukai dan membunuh masyarakat yang seharusnya mereka lindungi.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyebut OPM melakukan pelanggaran HAM berat. Menurutnya tindakan keji dan tak berperikemanusiaan kepada masyarakat sipil ini jelas melanggar HAM berat.

Selain itu, untuk merespon tindakan keji OPM, Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok ini. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum terhadap OPM yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa selama dua bulan terakhir, OPM aktif melakukan gangguan kamtibmas di Paniai. Selain membakar kios dan sekolah, mereka juga melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 adalah upaya Polri untuk menjaga keamanan di Tanah Papua dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan bahwa tindakan kekerasan OPM ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM berharap Polda Papua dapat melakukan proses penegakan hukum secara cepat, tepat, jujur, terbuka, dan adil sesuai prinsip HAM. Menurut Ramandey, para pelaku harus ditangkap dan diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku guna menjawab keresahan masyarakat serta memberikan rasa adil kepada keluarga korban.

Kecaman terhadap tindakan OPM tidak hanya datang dari Komnas HAM tetapi juga dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Mereka mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh OPM dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Tindakan OPM yang brutal dan tidak manusiawi ini dinilai tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan segera.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Papua. Ketakutan dan rasa tidak aman menjadi hal yang sehari-hari dirasakan oleh warga. Mereka harus hidup dalam bayang-bayang ancaman kekerasan yang setiap saat bisa terjadi. Selain itu, tindakan pembakaran dan perusakan fasilitas umum seperti kios dan sekolah juga menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan oleh OPM juga menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai secara tiba-tiba dan dengan cara yang sangat keji. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang merasa takut dan tidak aman.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, merupakan bentuk kekejaman yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan untuk menangkap dan mengadili para pelaku kekerasan ini. Upaya yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 harus didukung sepenuhnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Tanah Papua.

Komnas HAM dan berbagai tokoh masyarakat telah mengutuk tindakan keji OPM dan mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Harapan mereka adalah agar masyarakat Papua dapat hidup dengan aman dan damai tanpa rasa takut akan kekerasan. Upaya penegakan hukum yang cepat, tepat, dan adil adalah langkah awal yang penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan keamanan di wilayah tersebut.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Pemerintah Optimal Lindungi Hak Pilih Masyarakat Jelang Pilkada 2024

Oleh :  Rizky Pratama )*

Pemerintah terus memastikan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat diikuti oleh semua pihak. Oleh sebab itu, Pemerintah pun optimal mendorong seluruh penyelenggara Pemilu maupun instansi terkait agar terus memperbaiki kendala teknis jelang event akbar tersebut agar hak pilih masyarakat dapat tersalurkan.

Pasalnya, hak pilih sendiri memang merupakan salah satu bentuk dari ekspresi diri setiap masyarakat Tanah Air, yang mana hal tersebut adalah bagian dari hak asasi setiap manusia (HAM) yang sudah barang tentu harus mendapatkan dukungan dan pengakuan oleh pihak manapun termasuk pemerintah.

Terlebih, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, menjadi sangat penting adanya upaya untuk menghormati keberadaan hak setiap individu tanpa terkecuali, yakni dengan melindungi hak pilih masyarakat.

Pemerhati Pemilu dan Demokrasi, Supriadi Lawani menilai bahwa selama ini masih terdapat beberapa kendala dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah masih adanya warga negara yang sebenarnya mereka memenuhi syarat sebagai pemilih lantaran telah memiliki Hak Memilih, namun tidak dapat memberikan suaranya lantaran beberapa kendala teknis.

Beberapa dari kendala teknis yang sering muncul sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu menyalurkan hak pilih mereka adalah biasanya bersifat administrasi. Oleh karena itu, kemudian pemerintah menjamin setiap warga negara agar bisa memberikan suara mereka dalam setiap kontestasi politik, tidak terkecuali Pilkada 2024.

Hal tersebut karena hak untuk memilih juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama sekali tidak terpisahkan satu sama lain. Keberadaannya diberikan oleh negara kepada warga dengan syarat-syarat tertentu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) seperti misal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 198 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setidaknya masyarakat mulai memiliki hak pilih setelah dirinya genap berusia 17 tahun.

Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip dari suatu negara hukum yang demokratis, termasuk pula di Indonesia. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan untuk memasukkan pasal-pasal mengenai HAM pada konstitusi di Tanah Air.

Hak memilih dalam Pilkada sendiri merupakan sebuah hak konstitusional warga negara. Terlebih dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan hingga kepastian hukum yang adil menjadi hak setiap orang.

Sementara itu, dalam Pilkada Serentak 2024, Pemerintah RI melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terus mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk datang secara langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

Sebentar lagi memang momentum Pilkada 2024 akan segera terjadi, yang mana hal tersebut hendaknya harus masyarakat manfaatkan dengan sangat baik demi menentukan calon pemimpin masa depan daerah masing-masing.

Dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi seperti di Indonesia, masyarakat jelas memiliki hak untuk bisa menentukan siapa calon pemimpin daerah mereka sesuai dengan kehendak hati nuraninya masing-masing.

Oleh karena itu, hendaknya masyarakat juga harus menjadi sosok pemilih yang cerdas, dengan hanya memilih kandidat atau calon pemimpin yang terbaik sesuai dengan bagaimana harapan serta keinginan warga untuk mampu memajukan dan semakin mengembangkan wilayah mereka.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memastikan agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, Menkominfo menegaskan bagaimana arti penting untuk terus bersama-sama menjaga ruang digital dari sebaran informasi hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan juga kontan lain yang menyesatkan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasalnya keberadaannya telah terjamin dalam konstitusi.

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang memang telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang atau bahkan konversi secara internasional.

Sehingga, jika ada suatu perbuatan apapun yang terindikasi membatasi, kemudian penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Bahkan secara spesifik, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti tercantum dalam Pasal 43 yang menjelaskan bahwa memang setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu termasuk Pilkada berdasarkan dengan hak melalui pemungutan suara yang luber dan jurdil.

UUD 1945 bahkan juga telah menegaskan adanya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dari ketentuan tersebut, maka rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Seluruh aturan tersebut kemudian sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana pemerintah benar-benar menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yakni dengan melindungi seluruh hak pilih dari rakyat Tanah Air.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Papua Bagian Integral NKRI Yang Tak Terbantahkan

Oleh : Ronald Owens )*

Papua, sebuah pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, memiliki sejarah yang kompleks. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki kedudukan yang sah dan final. Tidak dapat dipungkiri bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia, dan integritasnya tidak bisa diganggu gugat dengan di akui oleh dunia Internasional.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Papua telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa untuk meraih kedaulatan penuh. Dengan berbagai dinamika politik dan proses diplomasi yang berat, Papua akhirnya diintegrasikan secara sah ke dalam wilayah NKRI pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang diakui secara internasional. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, merupakan salah satu aset penting bagi Indonesia. Pulau ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang emas.

Penting untuk mencatat bahwa pengakuan Papua sebagai bagian dari Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, seluruh negara di dunia telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Hal ini terbukti dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai negara dan organisasi internasional kepada Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Papua.

Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah melalui berbagai pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 1969, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.250 yang mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Selain itu, banyak negara anggota PBB juga secara resmi mengakui Papua sebagai wilayah Indonesia, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di Asia Tenggara.

Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay mengatakan bahwa integrasi dan status tanah Papua sebagai bagian integral NKRI merupakan sebuah jalan yang sudah ditakdirkan dan menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya posisi wilayah Papua sebagai bagian Integral NKRI sudah sepatutnya untuk mampu terus dijaga dengan sebaik mungkin oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat asli Papua.

Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur segala aspek kehidupan di Papua, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum internasional juga mengakui integritas Papua sebagai bagian dari Indonesia. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969, berbagai resolusi dan deklarasi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Di sisi lain, pada tanggal 1 Mei salah satu hari bersejarah bagi pemerintah Republik Indonesia karena pada tanggal tersebut wilayah Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah NKRI melalui penentuan pendapat rakyat atau Pepera tahun 1969. Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan bahwa pemerintah Kota Jayapura menginisiasi peringatan hari 1 Mei dengan tujuan menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa Papua adalah bagian resmi Negara Kesatuan Republik Ini.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa membangun Papua juga menghadapi banyak tantangan dan konflik yang kompleks, karena masih ada beberapa kelompok di Papua yang mengklaim bahwa Papua seharusnya merdeka dan tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa konflik yang terjadi adanya tuntutan oleh organisasi papua merdeka (OPM) untuk kemerdekaan Papua sama sekali sudah tidak relevan. Aksi yang dilakukan oleh OPM sama sekali tidak bisa mewakili masalah di Tanah Papua untuk keluar dari bagian NKRI.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat keberadaan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Melalui program pembangunan yang komprehensif, Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dan mengurangi ketegangan yang ada di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia juga telah membuka akses bagi media dan organisasi internasional untuk melaporkan situasi di Papua, sehingga dunia internasional dapat melihat secara langsung perkembangan di wilayah tersebut. Di sisi lain, Pakar hukum Internasional, Eddy Pratomo mengatakan bahwa gerakan OPM dalam menggaungkan referendum tidak ada dasarnya.

Pemahaman inilah yang harus diglorifikasikan kepada seluruh masyarakat Papua sehingga memiliki persepsi yang sama bahwa Papua adalah bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan. Hal ini telah diakui oleh dunia internasional melalui berbagai pernyataan resmi, hubungan diplomatik, dan partisipasi dalam forum internasional. Meskipun masih ada tantangan dan masalah yang perlu diatasi, Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat keberadaan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Dengan kerjasama dan kerja keras, menunjukkan kepada dunia bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Generasi Muda Sambut Antusias Berbagai Macam Program AMANAH

Oleh: Teuku Iskandar )*

Berbagai elemen masyarakat di Aceh, khususnya para pemuda penuh antusias menyambut dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan acara dalam Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH).

Antusiasme para anak muda hingga masyarakat dari daerah berjuluk Tanah Rencong tersebut terlihat tatkala mereka menyambut banyaknya rangkaian kegiatan acara program AMANAH. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peranan AMANAH dalam memberikan berbagai macam pelatihan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi pemuda di daerah itu.

Salah satunya, ketika AMANAH melakukan olahraga serta menyosialisasikan programnya saat Car Free Day (CFD) di Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh, Banda Aceh pada Minggu, 9 Juni 2024 lalu. Dalam kegiatan tersebut, para volunteer terlihat sekali sangat aktif dan penuh semangat tatkala menjelaskan sejumlah sektor unggulan dari AMANAH serta bagaimana manfaatnya bagi seluruh masyarakat serta generasi muda di sana.

Salah satu volunteer AMANAH, Atha Fayyadh menjelaskan bahwa antusiasme dari para anak muda daerah berjuluk Serambi Mekkah itu sangat terlihat jelas pada saat mereka mendengarkan penjelasan mengenai program inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Memang, keberadaan AMANAH sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak program unggulan pemerintah, khususnya dalam masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada bidang pemberdayaan masyarakat Aceh.

Tujuan utama dari adanya AMANAH adalah untuk merangkul sebanyak-banyaknya anak muda dari Tanah Rencong di berbagai bidang ekonomi kreatif. Banyak sekali sektor yang program tersebut naungi seperti pertanian, perikanan dan masih banyak lagi.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anak muda, Syarifah Fatimah Azzahra (19) mengaku bahwa dengan adanya program inisiasi BIN tersebut, menjadikan kreativitas dari seluruh generasi muda Aceh dapat terus meningkat ke depannya. Terlebih, misalnya untuk generasi muda yang masih malu-malu atau cangguh (introvert), maka dengan mengikuti serangkaian kegiatan dalam AMANAH, tentunya akan menjadikan seluruh bakat terpendam yang dia miliki dapat semakin berkembang.

Sementara itu, anak muda Aceh lainnya, T. Muhammad Fauzil (21) menyampaikan bahwa dengan adanya beragam pelatihan yang pemerintah berikan jelas semakin meningkatkan seluruh sektor yang telah ada selama ini.

Lantaran memang, keberadaan Youth Creative Hub Aceh atau Gedung Pusat AMANAH tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas pengembangan bahkan dari segala macam potensi yang ada di sana, baik itu sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya alam (SDA).

Semua pelatihan yang Pemerintah berikan melalui AMANAH hanya demi kemajuan bangsa Indonesia sendiri, khususnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga menjadikan gedung tersebut bukan hanya sekedar bangunan fisik semata, melainkan juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.

Dengan berbagai macam fasilitas serta program yang AMANAH berikan, maka dapat menjadi katalisator bagi kemajuan pada berbagai macam sektor seperti perkebunan, pertanian, perikanan, termasuk juga dalam sektor teknologi hingga pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terdapat setidaknya 9 fungsi utama dari AMANAH, yakni menjadi pusat kreativitas berbasis di Tanah Rencong, kemudian mengadakan berbagai macam pelatihan dan workshop. Selanjutnya, yakni menjadi inkubator untuk para pelaku UMKM setempat, sekaligus mampu menyediakan ruang kolaborasi, galeri seni dan pameran, sentra teknologi, program kreatif berbasis lingkungan, kegiatan budaya dan seni hingga kemitraan dan jaringan.

Karena banyak sekali kebermanfaatan yang mampu masyarakat rasakan secara langsung, maka menjadikan banyak pihak kemudian memberikan dukungan penuh mereka pada program inisiasi lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan itu.

Potensi sangat besar terdapat dalam AMANAH, terlebih karena kegiatannya secara khusus terus menyasar kepada segenap generasi muda bangsa, yang mana hal tersebut yang memang sangat diperlukan Aceh selama ini mengingat agar mereka mampu terbebas dari belenggu daerah miskin.

Bukan tidak mungkin, dengan adanya bantuan berbagai program AMANAH, menjadikan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Nusantara yang pemerintah gencarkan menjadi semakin maksimal terjadi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dari daerah terpinggirkan dan juga miskin mampu mengalami peningkatan kemampuan, sehingga mereka pun bisa berdiri di atas kakinya sendiri (berdikari).

Tidak hanya itu, BIN terus melakukan pemetaan terhadap potensi Bussines Case (BC). Di Provinsi Aceh terdapat 126 BC yang terdiri dari 12 sektor ekonomi kreatif di 23 kab/kota. BC di bidang kuliner cukup mendominasi dengan 28 BC atau 22%, diikuti oleh kerajinan tangan sekitar 25 BC atau 18%.

Sejatinya para anak muda merupakan aset bangsa dan negara, sehingga mereka harus memiliki bekal dengan berbagai ilmu pengetahuan hingga keterampilan serta mampu memiliki kompetensi untuk membawa daerahnya ke arah yang lebih maju lagi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan mengapa para anak muda hingga masyarakat di Aceh penuh antusias tatkala menyambut dan juga mengikuti segenap rangkaian kegiatan ataupun acara dalam Program AMANAH.

*) Mahasiswa Aceh tinggal di Surabaya

Ad Placement

kabar luar negeri

booming

kabar dalam negeri